Usulkan Pemekaran Wilayah Kalteng, Wapres Langsung Tolak Karena Moratorium Masih Berlaku!
--
Mengingat situasi ini, pemerintah pusat diharapkan untuk mempertimbangkan pemekaran wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah, baik dalam bentuk provinsi baru maupun kabupaten baru. Langkah ini dianggap sebagai cara yang tepat untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, diharapkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah, tata kelola pelayanan publik, dan daya saing daerah dapat ditingkatkan secara efektif.
Masyarakat telah menyuarakan aspirasi untuk membentuk dua provinsi baru, yaitu Provinsi Kotawaringin dan Provinsi Barito Raya, dalam rangka memajukan Kalimantan Tengah.
Gubernur memohon dukungan kepada Wapres Amin sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Daerah Otonomi Baru untuk mempercepat proses pemekaran DOB di Provinsi Kalimantan Tengah.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres Amin menegaskan bahwa Kalimantan Tengah memiliki peran strategis sebagai daerah penyangga Ibu Kota Nusantara. Pemerintah berkomitmen untuk mendorong pembangunan daerah-daerah penyangga, termasuk Kalimantan Tengah, guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.
Baca juga: Sebanyak 17 Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Siap Buat Rencana Pemekaran Wilayah, Gimana Nasibnya Kini?
Wapres menekankan pentingnya persiapan Kalimantan Tengah dalam infrastruktur, sarana prasarana, sumber daya manusia, serta pengembangan sektor-sektor potensial seperti perdagangan lintas wilayah, pertanian, dan pariwisata.
Hilirisasi produk-produk unggulan Kalteng juga harus ditingkatkan untuk meningkatkan nilai tambah dan memasuki pasar internasional.
”Minta dimekarkan dibagi tiga atau dua. Lalu saya kasih tahu Pak Gubernur, sekarang ini masih moratorium, masih belum dibuka, kecuali Papua. Kalau saya masih wapres dan Ketua DPDOB. Kalau moratorium dibuka, Kalteng yang akan pertama kali. Kalau dibuka,” ucap Wapres.
