Demi Kesejahteraan Pemerataan, Pemerintah Buat Wacana Pemekaran Wilayah Kalbar, Bakalan Terwujud Dalam Waktu Dekat?
--
Adapaun parameter persyaratan dasar kewilayahan: Luas wilayah minimal; Jumlah penduduk minimal; Batas wilayah; Cakupan wilayah; Batas usia minimal daerah Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
Sedangkan persyaratan dasar kapasitas daerah dinilai oleh Tim Kajian Independen yang selanjutnya menjadi bahan pertimbangan Pemerintah Pusat, dengan parameter: Geografi; Demografi; Keamanan; Sosial politik, Adat dan tradisi;Potensi ekonomi ; Keuangan daerah; dan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.
Baca juga: Gencar Pemekaran Wilayah, Semarang Akan Jadi 22 Kecamatan! Sudah Sampai Mana Progressnya?
Baca juga: Gen Z Nyaleg! Daffie Aliefadjani Caleg DPRD Kota Bogor 2024 Pakai Aplikasi Bumble Buat Kampanye
Mengenai pemekaran wilayah Kalbar, Calon Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Pensong menuturkan, perihal wacana tersebut bisa menjadi solusi dalam mewujudkan pemerataan kesejahteraan di wilayah Kalbar.
“Untuk pemerataan sendiri kita harus telaah terlebih dahulu, kita tahu bahwa Kalimantan barat ini kan wilayahnya terluas di kalimantan, kalau memang menginginkan adanya pemerataan dan peningkatan tingkat kesejahteraan ya memang harus merelakan untuk adanya pemekaran,” tegas Pensong.
“Untuk SDM nya sendiri coba kita lihat kenapa di kalbar ini jarang sekali bisa menelurkan menteri atau orang orang hebat di pemerintahan pusat tentu ini menjadi tanda tanya besar terkait keberhasilan pembangunan dan pengelolaan SDM, ini berarti sektor pendidikan kita memang mesti dibenahi,” jelasnya.
