Sunday 24th of November 2024
×

Siap Jadi Ibu Kota Provinsi Jawa Utara, Inilah Pesona Kudus yang Dikenal Wilayah Pengembangan Islam!

Siap Jadi Ibu Kota Provinsi Jawa Utara, Inilah Pesona Kudus yang Dikenal Wilayah Pengembangan Islam!

--

Sebelumnya, telah muncul usulan untuk memekarkan Provinsi Jawa Utara dari wilayah Jawa Tengah. Rencana ini mencakup pemisahan dari provinsi induknya, Jawa Tengah, dan melibatkan enam kabupaten, termasuk Kudus, Pati, Jepara, Rembang, Blora, dan Grobogan.

Selain itu, Kabupaten Kudus diusulkan sebagai ibukota baru Provinsi Jawa Utara. Sebelumnya, juga ada usulan Provinsi Jawa Selatan atau Jasela dengan lima kabupaten.


Bupati Kudus, HM Hartopo, memberikan pandangan terkait rencana pemekaran ini. Dia berpendapat bahwa wilayah Jawa Tengah saat ini terlalu luas, terdiri dari 35 kota/kabupaten.

Dalam upaya untuk meningkatkan efektivitas wilayah administratif, Hartopo mengusulkan pemekaran menjadi tiga wilayah yang lebih terfokus.

Baca juga: Siap Realisasi! Pembentukan Provinsi Jatara dari Pemekaran Jawa Tengah Siap Angkut 6 Kabupaten Berikut

Baca juga: Pemerintah Bakal Lakukan Wacana Pemekaran Wilayah Kalbar Sebagai Perwujudan Pemerataan Kesejahteraan di Kalbar

Baca juga: Rencanakan Pemekaran Wilayah, OKI Akan Bentuk 2 Kabupaten DOB! Daerah Apa Saja yang Masuk?

Menurutnya, pemekaran wilayah ini mungkin akan lebih efektif, terutama mengingat wilayah Jawa Tengah yang terlalu luas. Pandangan pribadinya adalah pemekaran menjadi tiga wilayah yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya.

Wacana tentang pemekaran menjadi tiga provinsi baru di Pulau Jawa ini pertama kali muncul melalui saluran YouTube Mahasiswa Geografi. Meskipun telah menjadi topik pembicaraan, perlu dicatat bahwa wacana ini belum masuk secara resmi dalam pembahasan pemerintah.

Namun, usulan pemekaran Provinsi Jawa Utara dari Jawa Tengah mendapat perhatian serius, terutama karena wilayah yang akan terlibat dalam pemekaran tersebut memiliki potensi besar dalam perkembangan ekonomi dan pelayanan publik.

Sumber:

UPDATE TERBARU